Peraturan Perusahaan dalam Konteks Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama
Pendahuluan
Peraturan perusahaan adalah dokumen penting dalam hubungan industrial yang berfungsi sebagai pedoman bagi pekerja dan pengusaha. Dalam konteks mediator hubungan industrial, pemahaman tentang peraturan perusahaan membantu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan ketentuan kerja.
Definisi Peraturan Perusahaan
Menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan adalah:
Suatu peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
Tujuan Peraturan Perusahaan
- Memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha.
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkeadilan.
- Menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan.
Aspek Penting dalam Peraturan Perusahaan
1. Materi yang Wajib Dicantumkan
Sesuai Pasal 111 UU No. 13 Tahun 2003, peraturan perusahaan wajib memuat:
- Hak dan kewajiban pengusaha.
- Hak dan kewajiban pekerja/buruh.
- Syarat kerja.
- Tata tertib perusahaan.
- Masa berlaku peraturan perusahaan.
2. Masa Berlaku Peraturan Perusahaan
- Maksimal 5 tahun, setelah itu harus diperbarui sesuai dengan kondisi terkini dan peraturan perundang-undangan.
3. Pengesahan Peraturan Perusahaan
- Harus disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum diberlakukan di perusahaan.
Peran Mediator dalam Peraturan Perusahaan
Mediator hubungan industrial memiliki peran penting dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan peraturan perusahaan, seperti:
- Perselisihan Hak
- Misalnya, pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan (upah, jam kerja, cuti, dll.).
- Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- Terjadi ketika PHK dilakukan tanpa mengikuti prosedur atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan.
- Kepatuhan pada Peraturan Perusahaan
- Mediator membantu mengidentifikasi pelanggaran terhadap peraturan perusahaan oleh pekerja atau pengusaha.
Tahapan Penyelesaian Perselisihan yang Melibatkan Peraturan Perusahaan- Analisis Dokumen Peraturan Perusahaan:
- Mediator memeriksa isi peraturan perusahaan untuk memastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Identifikasi Pelanggaran:
- Menentukan apakah perselisihan terjadi akibat pelanggaran atau interpretasi peraturan perusahaan.
- Mediasi dan Negosiasi:
- Mediator memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan.
- Anjuran Tertulis (Jika Tidak Sepakat):
- Jika mediasi gagal, mediator memberikan anjuran tertulis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Landasan Hukum Terkait Peraturan Perusahaan
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (beserta peraturan turunannya).
- Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK.
- Permenaker No. 1 Tahun 2023 tentang Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan.
Kesalahan Umum dalam Peraturan Perusahaan yang Menyebabkan Konflik
- Tidak Sesuai dengan Undang-Undang:
- Misalnya, aturan tentang upah di bawah upah minimum atau jam kerja yang melebihi ketentuan.
- Tidak Jelas atau Multitafsir:
- Misalnya, aturan tata tertib yang tidak spesifik sehingga mudah disalahpahami.
- Tidak Melibatkan Pekerja dalam Penyusunan:
- Peraturan perusahaan yang dibuat sepihak oleh pengusaha tanpa konsultasi dengan pekerja atau serikat pekerja sering menjadi sumber konflik.
- Belum Disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan:
- Peraturan perusahaan yang tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Peran Preventif Mediator
Mediator juga dapat membantu perusahaan dan pekerja untuk mencegah konflik dengan cara:
- Memberikan edukasi tentang penyusunan peraturan perusahaan yang sesuai dengan hukum.
- Mendorong dialog antara pengusaha dan pekerja sebelum peraturan perusahaan disahkan.
- Mengawasi pelaksanaan peraturan perusahaan agar berjalan dengan baik.
Kesimpulan
Peraturan perusahaan adalah dokumen penting yang menjadi pedoman dalam hubungan kerja di perusahaan. Mediator hubungan industrial memiliki peran strategis dalam menangani konflik yang timbul akibat peraturan perusahaan yang tidak sesuai atau pelanggaran atasnya. Dengan pemahaman yang baik, mediator dapat menciptakan penyelesaian yang adil dan mendukung hubungan kerja yang harmonis.
Diposting pada: 13 Desember 2024
(Klik pada Gambar untuk Memperbesar Tampilan!)